OKU Selatan jalurinformasi.com, – Laporan hasil audit dan klarifikasi keuangan daerah yang tercantum melalui portal resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyoroti anggaran belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai sekitar Rp772 juta.
Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan penyedia yang digunakan. Apakah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui proses tender (lelang) atau menggunakan e-Catalog.
Jika paket pengadaan dengan nilai tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme tender sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, maupun jasa lainnya dengan nilai tertentu pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme tender (lelang) sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali terdapat dasar hukum yang memperbolehkan penggunaan metode pemilihan penyedia lainnya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan seorang sumber yang mengaku bekerja di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten OKU Selatan dan meminta identitasnya dirahasiakan, paket pengadaan tersebut diduga tidak diproses melalui mekanisme tender.
“Informasi yang kami peroleh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskominfo Kabupaten OKU Selatan diduga menggunakan mekanisme penunjukan melalui e-Catalog, bukan melalui proses tender (lelang),” ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Diskominfo maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait mekanisme pengadaan yang digunakan, termasuk dasar hukum apabila pengadaan tersebut dilakukan melalui e-Catalog.
Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (Iman Santoso/rls)
