LUBUK LINGGAU jalurinformasi.com,- Jum’at (13/02/26) PT Pertamina di wilayah Kota Lubuklinggau menuai sorotan tajam usai menggelar kegiatan penanaman pohon dan pembersihan lingkungan yang turut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau serta perwakilan Lubuklinggau Ilir. Kegiatan yang diklaim sebagai bentuk kepedulian lingkungan itu justru dinilai sebagian warga sebagai aksi seremonial tanpa perencanaan matang dan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Kritik mencuat karena kegiatan tersebut disebut dilakukan tanpa memperhatikan Detail Engineering Design (DED) atau masterplan wilayah. Padahal, penanaman pohon di kawasan perkotaan seharusnya terintegrasi dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, mulai dari gangguan utilitas hingga ketidaksesuaian fungsi lahan.
Lebih dari itu, warga menilai program tersebut tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Bagi sebagian warga, persoalan lingkungan di wilayah tersebut bukan hanya soal penghijauan simbolik atau aksi bersih sampah sesaat, melainkan kebutuhan akan program berkelanjutan yang benar-benar memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar.
Sorotan keras datang dari Almeidy Sastra (Midun) yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga berdomisili di kelurahan setempat dimana letak Pertamina Lubuklinggau beroperasi. Ia menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara optimal dan transparan. beliau juga akan bersurat ke Walikota serta PT Patra Niaga Pertamina Palembang. publik berhak mengetahui ke mana arah aliran dana CSR, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan.
“Pertamina itu kan ada dana CSR, dan sampai sekarang belum jelas aliran dana tersebut terutama untuk warga sekitar. Ini cuma mengadakan ceremonial tanam pohon dan bersih sampah, itu juga hanya beberapa titik saja. Kalau memang mau mengadakan kegiatan sosial seperti itu, harusnya menyeluruh dan maksimal,” tegas Almeidy, yang akrab disapa Midun.
Lanjut Midun mengatakan, Ia menilai, kegiatan yang bersifat simbolik berisiko menutupi persoalan mendasar yang belum tersentuh, seperti pemberdayaan ekonomi warga, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan.
“Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program CSR bukan sekadar agenda formalitas atau pencitraan publik. Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat dan koordinasi tata ruang yang jelas, kegiatan sosial perusahaan berpotensi menjadi rutinitas seremonial yang miskin manfaat,”ungkap Midun.
Ditambahkan Midun, Kini masyarakat menunggu langkah konkret dan transparansi nyata—bukan sekadar pohon yang ditanam hari ini, tetapi dampak yang benar-benar dirasakan dalam jangka panjang,”pungkasnya. (Iman Santoso/rls)
