PALEMBANG jalurinformasi.com,- Kisruh yang terjadi di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan makin memanas. Kurnaidi yang mengaku Ketua PWI Sumsel terus mengintimidasi para anggota PWI untuk tetap mengakuinya sebagai Ketua PWI Sumatera Selatan, jika tidak akan dicabut kartu anggotanya.
Ini dibuktikan dengan terbitnya surat undangan klarifikasi untuk anggota PWI yang terindikasi tidak mengakui dirinya sebagai ketua PWI Sumsel. Undangan klarifikasi tersebut karena adanya grup Whastshapp PWI Sumsel, yang sah di Ketuai Plt Jon Heri.
Kurnaidi yang masih mengaku sebagai ketua PWI Sumsel merasa kepemimpinan terancam, untuk itulah ia terus menggalang dukungan dengan mengintimidasi para anggota PWI Sumsel.
Menanggapi surat undangan klarifikasi tersebut Plt Ketua PWI Sumsel Jon Heri tidak akan melarang anggotanya menghadiri undangan tersebut.” saya tidak melarang kalian untuk menghadiri undangan tersebut. Silahkan di forum itu berargumen dengan berpijak pada PDPRT.” Ujar Jon Heri.
“Untuk kawan kawan yang sudah tergabung di grup ini dan siap lahir bathin mendukung perjuangan di jalan yang benar jangan ada raso takut PWI tidak terbagi dua, PWI tetap satu Kita tunjukan kita yang eksis dan sah menurut aturan di organisasi yakni PD PRT. Jadi mohon jangan terpengaruh dengan surat itu,” lanjut Jon Heri melalui pesan Whatshapp
Untuk diketahui mantan Ketua PWI Sumsel Kurnaidi ST, dipecat dari jabatannya oleh ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang berdasarkan SK PWI Pusat Nomor 132-PGS/A/PP-PWI/II/2025 serta menunjuk Jon Heri sebagai Pelaksana Tugas (Plt). “Jadi Kurnaidi pertanggal 21 Pebruari 2025 tidak lagi menjabat sebagai ketua PWI Sumsel, ia sudah dipecat.Ia hanya mengaku – ngaku saja sebagai ketua PWI Sumsel,” tegas Jon Heri.
Sementara itu mantan ketua PWI dua periode dan saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Octap Riady turut mengomentari upaya mantan Ketua PWI Sumsel Kurnaidi diduga melakukan intimidasi dengan melakukan pemanggilan anggota PWI Sumsel yang mau bergabung di PWI Sumsel yang diketuai Plt Jon Heri. “Berbeda pilihan itu hak asasi manusia. Tidak boleh siapapun melarangnya,” tegas Ocktap Riady.
Masih menurut Ocktap, “Ini bukti Kurnaidi dan Novas ini gak paham PD/PRT, Apa dasarnya membuat surat panggilan ke anggota untuk klarifikasi. Yang berhak memanggil anggota untuk klarifikasi (jika ada kesalahan/pelanggaran) itu, Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumsel, bukan pengurus harian. Pengurus harian cuma mengusulkan kepada DK Provinsi, lalu DK Provinsi melaporkan ke DK PWI Pusat untuk mengambil keputusan final, tegas Ocktap.(Iman Santoso/Rill)
