Menu

Mode Gelap
How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips 20 Questions You Should Always Ask About Playstation Before Buying It The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Banyuasin · 2 Mei 2024 12:22 WIB ·

Pj Bupati Hani S Rustam Pimpin Rapat penyusunan rencana aksi pelaporan MCP KPK


 Pj Bupati Hani S Rustam Pimpin Rapat penyusunan rencana aksi pelaporan MCP KPK Perbesar

Pj Bupati Hani S Rustam Pimpin Rapat penyusunan rencana aksi pelaporan MCP KPK

Banyuasin jalurinformasi.com,- Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam, SH Pimpin Rapat penyusunan rencana aksi pelaporan MCP KPK yang diselenggarakan di ruang rapat Bupati Banyuasin. Dengan mengusung tema Penajaman tata kelola pemerintahan melalui MCP yang selaras dengan peningkatan integritas pemerintahan daerah, Kamis (02/05/2024).

Dalam laporan Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin Zakirin mengatakan Pemkab Banyuasin berhasil mencapai peningkatan MCP dari KPK, ini membuktikan bahwa Pemkab Banyuasin konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkrit pencegahan korupsi. Dengan harapan pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas.

Sebagaimana MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Hani S Rustam menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik sehingga Pemkab Banyuasin telah mengalami peningkatan MCP dari KPK.

“Sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh instansi dan peran serta masyarakat merupakan satu simpul kuat yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya KPK, melainkan tanggung jawab seluruh elemen,” ujarnya.

MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.

“MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi”, tutupnya. (Iman Santoso/SMSI Banyuasin)

Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Mata Nusantara Siap Gelar Aksi dan Laporkan Temuan BPK OKU Selatan ke Kejati Sumsel, Diskominfo hingga Sejumlah OPD Jadi Sorotan

14 Juli 2026 - 04:46 WIB

Diduga Abaikan Mekanisme Tender, Pengadaan Belanja Jasa Iklan, Reklame, Film dan Pemotretan Rp772 Juta di Diskominfo OKU Selatan Jadi Sorotan

14 Juli 2026 - 03:48 WIB

Air Mata di Balik Bangku Kuliah: Secercah Harapan Kembali Menyala

13 Juli 2026 - 11:41 WIB

Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

13 Juli 2026 - 08:27 WIB

Air Mata di Penghujung Semester, 3 Mahasiswi Unisa Terancam Gagal UAS

12 Juli 2026 - 13:47 WIB

Prof. Harris Arthur Hedar: Kawal Transisi Arsitektur Finansial Nasional, SMSI Gelar FGD Bahas RUU PFII di Bali

10 Juli 2026 - 11:52 WIB

Trending di Berita Utama