LUBUK LINGGAU jalurinformasi.com, – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Lubuklinggau Yoppy Karim bersama Wakil Wali Kota Rustam Effendi, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan mulai menjadi sorotan publik.
Aktivis sekaligus pemerhati sosial, Ahmad J. Prayogi, menyampaikan pandangannya terkait kondisi tata kelola pemerintahan Kota Lubuklinggau saat diwawancarai media ini , Sabtu (21/2/26).
Menurut Ahmad, jika melihat realitas di lapangan selama satu tahun terakhir, keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik masih tergolong tinggi, terutama pada sektor administratif, perizinan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan daerah.
“Kalau kita berbicara fakta di lapangan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan administratif, perizinan, sampai pengelolaan proyek pembangunan masih cukup tinggi. Ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan teknis dari OPD terkait, khususnya pada sektor infrastruktur dan tata kota,” ujarnya.
Ia menilai, secara prinsip pemerintahan yang baik seharusnya berdiri di atas tiga pilar utama yakni transparency, accountability, dan responsiveness. Namun ketiga aspek tersebut dinilai belum berjalan optimal di Kota Lubuklinggau.
Ahmad menyoroti transparansi anggaran yang menurutnya belum sepenuhnya terbuka secara detail kepada publik. Selain itu, akuntabilitas sejumlah proyek pembangunan juga masih menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Respons pemerintah terhadap kritik publik juga sering terlihat defensif, bukan solutif. Ini yang hari ini masih menjadi persoalan yang berkembang di masyarakat Lubuklinggau,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai inovasi pemerintahan yang hadir sejauh ini belum bersifat transformasional. Program-program yang berjalan dinilai masih bersifat administratif dan kosmetik, serta belum menyentuh reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Kota Lubuklinggau membutuhkan lompatan besar dalam sistem pemerintahan, bukan sekadar pembaruan simbolik.
Saat ini, kata Ahmad, tantangan serius yang dihadapi kota antara lain kualitas pembangunan yang dipertanyakan, lemahnya pengawasan proyek, serta meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun pertama kepemimpinan merupakan fondasi arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
“Kalau dalam satu tahun pertama belum ada inovasi sistemik, maka kekhawatiran publik menjadi sangat wajar. Tahun pertama itu fondasi. Jika fondasinya lemah, maka tahun-tahun berikutnya berisiko stagnan dalam mewujudkan pemerintahan profesional sesuai visi dan misi pembangunan Kota Lubuklinggau,” tegasnya.
Evaluasi dari berbagai elemen masyarakat ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pemerintah kota dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan. (Iman Santoso/rls)
