PALEMBANG jalurinformasi.com,- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan, Kurnaidi, ST melaunching Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) di aula Kantor KPU Sumsel Palembang, Rabu (13/8/24). Usai melaunching, digelar juga diskusi mengenai kepemiluan yang menghadirkan sejumlah narasumber, seperti perwakilan dari KPU Sumsel, Bawaslu Sumsel, kepolisian, wartawan senior H. Oktaf Riadi hingga pengamat politik Bagindo Togar.
Dalam keterangannya, Ketua Mappilu PWI Sumsel, Edward Novandi mengatakan bahwa kegiatan launching itu dihadiri oleh 100 orang peserta, yang terdiri dari wartawan, ketua PWI kabupaten/kota se-Sumsel, penggiat demokrasi hingga para mahasiswa.
“Pers memiliki peranan mengawal proses demokrasi. Oleh karena kontribusi pers tidak hanya mencatat, mengawal hingga mengkaji aspek-aspek. Mulai dari kontrol dalam jalan proses demokrasi dan lainnya. Harapannya terjadi sinergitas antara pemerintah, penyelenggara, wartawan dan TNI Polri,” jelasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua PWI Sumsel, Kurnaidi,ST mengatakan, bahwa Pers terpanggil untuk menjadi bagian dari proses demokrasi. Bahkan mantan Ketua PWI Kabupaten Muba tiga periode itu menilai bahwa menjadi kewajiban insan pers juga dalam memantau jalan Pilkada serentak di Sumsel.
“Menjadi kewajiban kita semua untuk memantau, agar jalannya pilkada di Sumsel aman, damai dan jurdil. Peran pers kontrol, bersama memantau jalannya Pilkada. Bisa melakukan kontrol sosial sehingga bisa menjalankan tugas fungsi para instansi terkait,” ungkap Kuyung Kur sapaan akrabnya.
Lanjut Kurnaidi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan turunan dari kerjasama yang sudah terjalin antara PWI Pusat dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada, yakni KPU RI dan Bawaslu RI.
“Kegiatan ini merupakan turunan dari PWI Pusat. Dimana PWI Pusat telah bekerjasama dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada, dalam jalannya proses demokrasi. Tentu dengan tujuan yang sama, bisa terjalin juga kerjasama dengan penyelenggara pilkada di tingkat kabupaten kota. Sehingga terwujudlah koordinasi dan sinergitas yang baik,” ungkap Kurnaidi.
Masih ditempat yang sama, Bagindo Togar pengamat politik menegaskan bahwa Pilkada punya rakyat, bukan penyelenggara.
“Karena itu, Pilkada itu harus tamai, tapi tetap kondusif. Kemudian Pilkada itu harus memberikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Jika tidak berdampak terhadap hal itu, hapuskan saja Pilkada,” tegasnya. (Iman Santoso/rls)
