LUBUKLINGGAU jalurinformasi.com,-Staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, AH Ritonga mengikuti rapat koordinasi (rakor) dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024 via zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau, Senin (22/4/2024).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyampaikan rakor ini rutin dilakukan guna membahas pengendalian inflasi.
Menurutnya, pengendalian inflasi jangan sampai kendor, harus dijaga serta dikendalikan. Saat ini angka inflasi masih dalam katagori terkendali berada di level 3,05 persen sedangkan target pemerintah diangka 2,5 persen.
Patut disyukuri sambungnya, karena angka inflasi di Indonesia masih relatif baik. “Hal itu karena kita selalu menjaga dan tidak terlibat dalam masalah perang. Secara internal kita bisa memanage inflasi secara baik melalui kinerja pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.
Dari pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia berada diangka 5,04 persen, tingkat pertumbuhan tahunan PDB Indonesia diangka 56 dari 185 negara dunia.
Tingkat inflasi diberbagai negara, Indonesia berada di peringkat 75 dari 186 negara di dunia sedangkan di Asean Indonesia diurutan 6, angka inflasi Indonesia 3,05 persen.
10 provinsi yang memiliki angka inflasi tertinggi antara lain, Papua Barat 4,78 persen, Gorontalo 4,13 persen, Papua Tengah 4,10 persen, Sumbar 3,93 persen, Jambi 3,48 persen dan Sulut 3,82 persen, Papua Selatan 3,70 persen, Sumut 3,67 persen serta Bali 3,67 persen dan NTB 3,63 persen.
Sementara itu, 10 provinsi terendah inflasinya, Kalteng 2,72 persen, Kaltara 2,62 persen, Kalsel 2,58 persen, Kalbar 2,51 persen, Papua Pegunungan 2,37 persen, DKI Jakarta 2,18 persen, NTT 1,92 persen, Babel 1,80 persen, Papua Barat Daya 1,42 persen dan Sumsel diangka 3,24 persen.
Sedangkan 10 kota terendah, Makassar 2,43 persen, Palu 2,41 persen, Parepare 2,37 persen, Lubuklinggau 2,36 persen, Pontianak 2,31 persen, Pangkal Pinang 2,24 persen, Kupang 2,07 persen, Tarakan 2,00 persen, Jayapura 1,98 persen dan Kota Sorong. kut hadir mendampingi Staf Ahli, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Disperindag, Medhiolin Sapta Windu dan Kadis Sosial, Hasan Andria. (Iman Santoso/Adv)
